Akar Masalah Kebakaran Lahan Gambut

Palembang-Spora, Kebakaran lahan gambut di Ogan Ilir tampaknya terus terjadi. Ada beberapa kebakaran yang berulang-ulang terjadi dalam dua bulan terakhir, yang terakhir terjadi pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2017.  Lahan gambut yang cukup luas di Desa Sukarami, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir terbakar cukup hebatnya sehingga membuat para petugas pemadam kesulitan untuk melakukan pemadaman. Diketahui bahwa lahan gambut ini berlokasi di sekitar perusahaan pengolahan sawit PT GON. Dugaan yang muncul terkait dengan kebakaran lahan gambut yang tak henti-hentinya terjadi di Ogan Ilir adalah kebiasaan masyarakat yang membakar lahan gambut untuk membuka lahan pertanian baru yang berujung pada penyebaran api hingga meluas ke mana-mana. Tak cukup sampai lahan yang terbakar, asap yang ditimbulkan juga cukup tebal dan tinggi sehingga mencemari udara di sekitar lingkungan kejadian hingga Kampus Universitas Sriwijaya Indralaya pun ikut merasakan akibatnya. Masyarakat sekitar mulai mengeluhkan mengenai aktivitas dan kesehatannya yang terganggu. Read More »

439 Perusahaan Terlibat dalam Pembakaran Hutan

Jakarta-Spora, Eksekutif Nasional WALHI bersama Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah melakukan aksi melawan asap di depan Istana Presiden,  Jakarta (8/8/2017). Aksi tersebut dilakukan sebagai upaya menuntut pemerintah agar sungguh-sungguh menegakan hukum bagi korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan setiap tahunnya di beberapa wilayah Indonesia.

Melalui siaran pers WALHI, Zenzi Suhadi Kepala Depertemen Kajian, Pembelaan dan Hukum Lingkungan WALHI mengatakan bahwa sebanyak 439 perusahaan terlibat dalam pembakaran di 5 provinsi pada tahun 2015 silam, dimana 308 perusahaan diantaranya adalah perusahan sawit. Aksi nyata dan usaha telah dilakukan WALHI dalam mendorong penegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tetapi hanya menghasilkan penolakan dari pemerintah setempat. Read More »

Kelembagaan Penanganan Konflik Agraria Sangat Strategis dalam Redistribusi Lahan

FGD Kelembagaan Konflik Tenurial di Palembang

Palembang-Spora, Kelembagaan Penanganan Konflik Tenurial mempunyai posisi yang strategis sebagai bagian dari percepatan implementasi Program Reforma Agraraia di Indonesia, untyuk itu lembaga ini harus segera dibentuk.  Hal ini disampaikan oleh JJ Polong, Direktur Spora Institute ketika menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD)  Penanganan Konflik Tenurial di Sumsel yang diselenggarakan oleh Satgas P2KA-SDA dan WRI Indonesia di Hotel Swarna Dwipa Palembang (15/5/2017).

Pemerintahan Jokowi saat ini mempunyai komitmen melaksanakan Reforma Agraria dengan target redistribusi lahan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar.  Dalam konteks ini JJ Polong menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas untuk direstribusikan adalah tanah-tanah perusahaan yang sedang berkonflik dengan masyarakat.  Untuk itu Kelembagaan penanganan konflik Agraria harus segera dibentuk di setiap propinsi dengan payung hukum yang kuat. Read More »

SP Palembang memperjuangkan Ruang Kelola Perempuan

Palembang-Spora, Hingga pertengahan Tahun 2016, persoalan konflik agraria di Sumatera Selatan belum mampu diselesaikan. Masifnya perampasan lahan yang dilakukan oleh Negara dan perusahaan yang berujung pada konflik agraria, berdampak pada hilangnya  akses dan kontrol masyarakat terutama perempuan terhadap lahan produktif sebagai sumber kehidupannya.  Akibatnya wilayah kelola  perempuan semakin hilang.  Menurut Ida Ruri Sukmawati, Ketua Solidaritas Perempuan Palembang,  hilangnya ruang kelola perempuan yang berdampak pada semakin terpinggirkannya perempuan dari akses dan kontrol atas sumber kehidupan, yang akhirnya beban perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga semakin tinggi dan hilanganya kedaulatan atas pangan. Read More »

Menyuarakan Revolusi Iklim dari Menara Eiffel

Paris-Spora, Sekitar 15 000 orang berkumpul di Champ de Mars di bawah Menara Eiffel, membentuk banyak rantai manusia di jalan-jalan dan di taman kota dalam aksi menuntut keadilan iklim pada 12 Desember 2015, mengahiri perhelatan besar COP 21 di Paris yang berlangsung sejak 30 Nopember 2015. Aksi yang digerakkan oleh Koalisi Iklim 21 yang merupakan gabungan dari 130 organisasi masyarakat sipil dan kelompok Greens ini menyuarakan gerakan global terpadu melawan perubahan iklim.  Ade Indriani Zuchri, General Secretary  Serikat Hijau Indonesia (SHI)  hadir dalam aksi tersebut dan melihat COP 21 sebagai pertarungan diskursus iklim antara kepentingan sektor bisnis dan kepentingan masyarakat. Untuk itu keseriusan Negara-negara peserta COP 21  untuk berpihak pada kepentingan masyarakat harus terus di uji.

Lebih lanjut Ade mengatakan, kesepakatan Paris bukan produk yang sempurna untuk mengakomodir semuà kepentingan. Kesepakatan ini mengakomodir kebutuhan semua negara dalam posisi kerja di atas batas-batas negara dengan segala konsekuensi atas perubahan iklim bagi kemanusiaan.  Negara harus hadir di tengah dampak perubahan iklim terutama pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, petani dan nelayan, termasuk didalamnya perempuan dan generasi anak, masyarakat adat,  serta para pengungsi akibat iklim. Negara seharusnya tidak memberikan batas tolerasnsi terhadap sektor yang secara khsusus berkontribusi pada kerusakan ruang kelola masyarakat. Read More »

25 Tahun SP Bangkitkan Semangat Perempuan Pemimpin

25 tahun Solidaritas Perempuan

Palembang-Spora, Solidaritas Perempuan (SP) Palembang memperingati hari ulang tahun yang ke 25 secara nasional, Kamis, 10 Desember 2015 di Gedung Pertemuan KNPI Sumatera Selatan.  Menurut Ida Ruri Sukmawati, Ketua SP Palembang, peringatan ini dilakukan serentak di 14 komunitas SP di seluruh Indonesia. Tema ultah kali ini adalah “Bergerak bersama memimpin gerakan, mewujudkan kedaulatan perempuan”, kata Ida di sela kemeriahan acara yang dihadiri sekitar 150 perempuan-perempuan dari berbagai desa di Sumatera Selatan seperti Desa Seribandung dan Desa Betung yang berkonflik dengan PTPN 7 Pabrik Gula Cinta Manis. Read More »

Kalidoni, dari Hutan Pinus di Skotlandia ke Rawa Gambut

Oleh Taufik Wijaya
SALAH satu nama kampung di Palembang, yang dinilai banyak sejarawan di Palembang tidak berkarakter penamaan kampung etnis melayu; umumnya nama kampung etnis melayu diambil dari hal yang menonjol di alam atau lingkungan wilayah kampung tersebut, yakni kampung Kalidoni. Dari sebuah nama kampung, kini Kalidoni menjadi nama kelurahan dan kecamatan. Dan, saya beruntung menetap di kampung Kalidoni.
Kalidoni sangat penting di Palembang. Sebab di kampung Kalidoni berada sebuah perusahaan pupuk, yang pernah menjadi pabrik pupuk terbesar di Asia Tenggara, yakni PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Tidak heran, sebagian besar karyawan perusahaan tersebut menetap di Kalidoni. Read More »

Desiminasi Policy Brief Studi Konflik Agraria di MUBA

Palembang- Spora,  Studi Dinamika Konflik Agraria di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) telah menhasilkan sebuah rumusan kebijakan (Policy Brief). Tim studi Spora telah mendesiminasikan Policy Brief ini dengan berbagai cara yaitu: bertemu langsung dengan pimpinan dinas-dinas terkait di Kabupaten MUBA, LSM yang bergerak pada Advokasi Tata Kelola Hutan dan Lahan, dan melalui media briefing.

Tujuan dari desiminasi ini adalah untuk memperluas dan mendorong dinas  yang terkait pada tata kelola hutan dan lahan  di Kabupaten MUBA agar rekomendasi studi dapat menjadi sebuah kebijakan.  Selain ini memperkuat dukungan kepada LSM yang sedang melakukan advokasi Tata Kelola Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan, hhusunya di Kabupaten MUBA. Read More »

Workshop Penyempurnaan Policy Brief Penanganan Konflik Agraria Di Kabupaten MUBA

Workshop Policy Brief

Palembang-Spora, Di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin termasuk daerah yang memiliki jumlah konflik agraria tinggi. Tingginya konflik agraria tersebut tidak diimbangi kemampuan yang baik dari Pemerintah Daerah Muba untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikannya. Akibatnya konflik lama tidak banyak yang terselesaikan dan konflik baru terus bermunculan. Apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah yang serius melalui kebijakan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, besar kemungkinan konflik agraria di Muba akan semakin mengkhawatirkan. Read More »

Konferensi Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan

Jakarta-Spora, Konferensi Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan dengan tema memperkuat gerakan sosial dalam rangka akselerasi tata kelola hutan dan lahan yang diselenggarakan di Jakarta 17-20 Desember 2013 bertujuan untuk (1)Menyampaikan temuan hasil studi tentang tata kelola hutan dan lahan kepada publik dan pemangku kepentingan, (2) Menyampaikan rekomendasi hasil studi kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah , (3) Merumuskan strategi yang efektif bagi masyarakat sipil untuk mengambil bagian dalam akselerasi tata kelola hutan dan lahan. Read More »